Probolinggo, Lensaupdate - Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris (Gus Haris) mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) secara virtual melalui zoom meeting, Rabu (5/3/2025) di ruang Joyolelono Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.
Gus Haris didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si., dan Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi beserta jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Keikutsertaan Kabupaten Probolinggo dalam program peluncuran IKPD ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi-potensi risiko korupsi yang mungkin terjadi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan.
Dengan adanya alat ukur yang jelas melalui Indikator IKPD, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah diterapkan.
Peluncuran ini juga menandai penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan secara lebih efektif terhadap indikasi-indikasi korupsi yang berpotensi muncul. Program ini memberikan alat yang jelas bagi pemerintah untuk menilai sejauh mana potensi risiko korupsi dapat teridentifikasi dan diatasi dengan langkah-langkah strategis.
Penerapan MCP tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada pencegahan yang lebih proaktif. Hal ini akan sangat membantu dalam memastikan bahwa anggaran dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda Probolinggo benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang adil dan merata.
Dengan diterapkannya program ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari kebijakan pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang bersih dan transparan akan berdampak langsung pada sektor-sektor pembangunan yang penting, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gus Haris menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan memastikan anggaran daerah digunakan seefektif mungkin dan tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan wewenang. “Diharapkan langkah ini dapat mempercepat pembangunan di berbagai bidang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, seluruh OPD di Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan. Dengan adanya kesepahaman di antara semua pihak terkait, anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kepentingan rakyat tanpa ada campur tangan atau penyalahgunaan. “Langkah ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempercepat proses pembangunan daerah,” pungkasnya. (lel/fas)
0 Comments:
Posting Komentar