Probolinggo, Lensa-update.com - Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menerima kunjungan supervisi dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur Djuan Chandra Djaisin di rumah dinas Bupati Probolinggo, Jum’at (7/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan supervisi dan evaluasi pemeriksaan yang dilaksanakan selama tahun 2024.
Turut mendampingi Bupati Haris, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Dari Tim Pemeriksa BPK hadir Ketua Tim Aris Setyanto beserta anggota lainnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Djuan Chandra Djaisin menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan serta mengucapkan selamat kepada Gus Haris atas dilantiknya sebagai Bupati Probolinggo. “Tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan supervisi serta evaluasi terkait pemeriksaan yang dilakukan selama tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.
Sementara Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran tim BPK dan berharap pertemuan ini dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPK. “Kami terbuka atas arahan dan masukan dari tim Pemeriksa BPK. Silakan langsung hubungi saya jika ada hal yang perlu dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Haris juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim BPK. Ia berjanji untuk menindaklanjuti hasil evaluasi secara serius, guna memastikan bahwa amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kabupaten Probolinggo. “Segala masukan dan rekomendasi dari BPK akan kami tindaklanjuti dengan serius untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Kunjungan supervisi ini menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Dengan kerjasama yang baik antara BPK dan pemerintah daerah, diharapkan kualitas pengelolaan anggaran dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi pembangunan daerah. (put/zid)
0 Comments:
Posting Komentar