Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengikuti rapat koordinasi (rakor) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual di ruang rapat Kantor Bupati Probolinggo, Senin (17/3/2025).
Rakor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kemendagri ini membahas sejumlah topik penting dibahas mulai dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), transmigrasi, kesehatan serta perumahan.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Wida Rihardyan Adjie, Inspektur Imron Rosyadi serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kementerian terkait juga terlibat untuk memastikan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pemkab Probolinggo dalam menindaklanjuti arahan yang telah diberikan sebelumnya.
Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris mengatakan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program-program yang telah dijalankan sebelumnya oleh Kemendagri. Oleh karena itu, pentingnya monitoring berkelanjutan terkait progres berbagai isu yang dibahas, seperti RDTR dan pengelolaan wilayah lainnya.
“Kami akan terus menindaklanjuti arahan yang telah diberikan serta memastikan setiap aspek dapat dipahami dengan baik dan dilaksanakan dengan maksimal oleh semua pihak terkait," katanya.
Menurut Bupati Haris, RDTR sendiri memiliki peran penting dalam pengaturan penggunaan lahan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. “Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk terus mendalami dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang ini,” jelasnya.
Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Wida Rihardyan Adjie memberikan penjelasan bahwa proses penyusunan RDTR di Kabupaten Probolinggo masih dalam tahap pengajuan.
"Saat ini, baru ada lima usulan RDTR yang telah diajukan dan tiga di antaranya sudah berada dalam tahap persetujuan. Kami berharap bisa segera merealisasikan Kabupaten Probolinggo dan kecamatan memiliki RDTR yang jelas," ungkapnya. (len/zid)
0 Comments:
Posting Komentar